“Semua argumen pemerintah tidak masuk akal tentang beras. Tidak dapat dipertanggungjawabkan baik secara ilmiah maupun politis,” ucap Kapoksi IV FPKS ini. Setelah mendengarkan pendapat dan masukan dari anggota DPR dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin, Amran meminta maaf pada PKS dan menjelaskan bahwa Kementerian Pertanian tidak pernah punya maksud untuk mengaitkan PKS pada pusaran polemik kasus penggerebekan gudang beras di Bekasi milik PT Indo Beras Unggul (IBU), anak usaha Tiga Pilar Sejahtera Tbk.

Rapat Kerja DPR RI Komisi IV bersama Kementerian Pertanian diwarnai permintaan maaf Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman kepada PKS, pada Senin (24/7). Rapat Kerja DPR RI Komisi IV bersama Kementerian Pertanian diwarnai permintaan maaf Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman kepada PKS, pada Senin (24/7). Setelah mendengarkan pendapat dan masukan dari anggota DPR dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin, Amran meminta maaf pada PKS dan menjelaskan bahwa Kementerian Pertanian tidak pernah punya maksud untuk mengaitkan PKS pada pusaran polemik kasus penggerebekan gudang beras di Bekasi milik PT Indo Beras Unggul (IBU), anak usaha Tiga Pilar Sejahtera Tbk. “Saya meminta Mentan untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakan pemerintah mengaitkan kasus polemik beras akhir-akhir ini pada PKS,” tegas Andi Akmal Pasluddin. Namun Menteri mengelak dan meminta maaf karena tidak bermaksud menghubungkan dengan PKS. “Ini murni kasus hukum dan ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkannya untuk menggoreng dan mengaitkan untuk menyudutkan PKS,” tutur Menteri Amran seperti dikutip oleh Andi Akmal, seusai Raker dengan Mentan di DPR yang berlangsung dari pukul 15.00 s.d. 18.00. Legislator PKS dapil Sulawesi Selatan II ini menggunakan Rapat Kerja Komisi IV dengan Kementerian Pertanian untuk menyampaikan hasil rekomendasi fraksinya kepada pemeritah agar dapat diterima dan ditindaklanjuti oleh Kementan dan Polri. Sebelumnya, Akmal mengkritik keras Pemerintah langsung dihadapan menteri agar rakyat jangan dibuat bingung dengan tindakan pemerintah menciptakan banyak kegaduhan. Selain itu, tambah Akmal, penyajian data tentang data beras oleh pemerintah baik pemikiran tentang subsidi, dasar HET, tentang serapan beras, dan produksi beras semua janggal dan tidak masuk akal. “Semua argumen pemerintah tidak masuk akal tentang beras. Tidak dapat dipertanggungjawabkan baik secara ilmiah maupun politis,” ucap Kapoksi IV FPKS ini. Setelah mendengarkan pendapat dan masukan dari anggota DPR dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin, Amran meminta maaf pada PKS dan menjelaskan bahwa Kementerian Pertanian tidak pernah punya maksud untuk mengaitkan PKS pada pusaran polemik kasus penggerebekan gudang beras di Bekasi milik PT Indo Beras Unggul (IBU), anak usaha Tiga Pilar Sejahtera Tbk. “Saya meminta Mentan untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakan pemerintah mengaitkan kasus polemik beras akhir-akhir ini pada PKS,” tegas Andi Akmal Pasluddin. Namun Menteri mengelak dan meminta maaf karena tidak bermaksud menghubungkan dengan PKS. “Ini murni kasus hukum dan ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkannya untuk menggoreng dan mengaitkan untuk menyudutkan PKS,” tutur Menteri Amran seperti dikutip oleh Andi Akmal, seusai Raker dengan Mentan di DPR yang berlangsung dari pukul 15.00 s.d. 18.00. Legislator PKS dapil Sulawesi Selatan II ini menggunakan Rapat Kerja Komisi IV dengan Kementerian Pertanian untuk menyampaikan hasil rekomendasi fraksinya kepada pemeritah agar dapat diterima dan ditindaklanjuti oleh Kementan dan Polri. Sebelumnya, Akmal mengkritik keras Pemerintah langsung dihadapan menteri agar rakyat jangan dibuat bingung dengan tindakan pemerintah menciptakan banyak kegaduhan. Selain itu, tambah Akmal, penyajian data tentang data beras oleh pemerintah baik pemikiran tentang subsidi, dasar HET, tentang serapan beras, dan produksi beras semua janggal dan tidak masuk akal. “Semua argumen pemerintah tidak masuk akal tentang beras. Tidak dapat dipertanggungjawabkan baik secara ilmiah maupun politis,” ucap Kapoksi IV FPKS ini.